Wahana Visi Indonesia (WVI) mengenalkan program USAID Kolaborasi di Jakarta, 31 Juli 2023. Inisiatif tersebut bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP) melalui optimalisasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara tepat sasaran.

Sejak tahun 2022, program USAID Kolaborasi telah berjalan di provinsi Papua dan Papua Barat. Pendekatan dilakukan dua arah. Yakni, dari sisi pemerintah daerah (supply side) maupun dari sisi masyarakat (demand side)

Pasca-terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, Otsus di Papua telah memasuki periode kedua yang akan berlangsung hingga 2041. Sejumlah perubahan dalam regulasi serta skenario distribusi anggaran menjadi poin yang membuat Otsus periode ini berbeda.

Pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal. Ditambah kurangnya partisipasi warga, khususnya orang asli Papua, dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Fokus implementasi program ini adalah anak-anak Indonesia, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan teman difabel,” ungkap Caroline Tupamahu selaku Ketua Program USAID Kolaborasi.

Olin, demikian ia akrab disapa, memastikan program peningkatan kapasitas itu menyasar level masyarakat dan pemerintah. “Jadi, tidak sepihak saja,” cetusnya.

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Otsus, USAID Kolaborasi menyusun dua modul pembelajaran. Mereka juga bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 507 Aparat Sipil Negara (ASN).

“Otsus yang sekarang ini kan aturannya berubah, tidak semua paham perubahannya,” papar Fransina Kaaf, perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Papua Barat.

Ina menjelaskan, mereka awalnya dilatih untuk memahami regulasi Otsus yang baru. Kemudian difasilitasi untuk melatih rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. “Bagaimana melakukan perencanaan yang baik, tepat waktu, dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Di sisi lain, mengingat pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan daerah, USAID Kolaborasi mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pelatihan bagi tokoh-tokoh penggerak (policy bootcamp), dilanjutkan edukasi warga.

Selviana Indira Wopari, salah satu tokoh penggerak warga menuturkan bahwa Program USAID

Kolaborasi memberikan dampak baik kepada masyarakat, terutama orang asli Papua. Mereka bisa memahami hak-hak mereka terkait dengan dana Otsus.

Warga juga berkesempatan untuk memberikan penilaian kepada program Otsus yang telah bergulir. “Serta melakukan dialog dua arah dengan pelaksana program dari perwakilan pemerintah daerah,” jelas Indira yang hadir bersama tokoh penggerak lainnya, Erina Kartori.

Pada beberapa kegiatan, warga dan pemerintah daerah dapat langsung menerapkan solusi praktis dari permasalahan yang ditemukan. Kegiatan edukasi telah menjangkau sebanyak 1.088 masyarakat dengan melibatkan 57 tokoh penggerak (local champion) sebagai fasilitator.

Program ini mencakup sembilan kabupaten di Papua dan tujuh kabupaten di Papua Barat. “Di Papua Barat sudah lima kabupaten (ter-cover). Tinggal dua, yakni Fakfak dan Kaimana,” kata Olin.

Setelah Papua Barat, mereka akan melanjutkan penyelesaian training di Provinsi Papua, 7-9 Agustus 2023. Implementasi belum dilakukan di dua dari sembilan kabupaten.