Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menggelar diskusi publik terkait Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta, (8/11). Pengendalian BBM subsidi jadi pilihan logis agar tepat sasaran dan juga perlunya kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan.
Diskusi yang digelar secara daring ini dihadiri oleh Tulus Abadi (Ketua Pengurus Harian YLKI), Luckmi Purwandari (Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Tutuka Ariadji (Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi), dan Syafrin Liputo (Kepala Dinas Pehubungan DKI Jakarta).
Dari hasil diskusi tersebut menyimpulkan beberapa catatan tentang BBM bersubsidi agar tepat sasaran, berkeadilan dan tentang ramah lingkungan. Dari sisi kebijakan pemerintah, YLKI mendorong agar pemerintah lebih konsisten kebijakannya dalam hal migrasi ke Bahan Bakar Gas (BBG). Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) sudah mendukung konversi ke BBG karena memang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Di samping itu, YLKI juga menilai upaya pemerintah untuk mempromosikan kendaraan listrik, belum cukup efektif untuk mengurangi polusi di Jakarta. Penyebabnya jumlahnya masih minimalis, dibanding jumlah kendaraan bermotor yang berbasis bensin.
ARTIKEL TERKAIT:
- Mercure Convention Center, Ancol Jakarta Jadi Salah Satu Pelopor Sistem Osmosis Tanpa Botol Plastik
- Batik Air buka Rute Baru (nonstop) JAKARTA – BANGKOK – JAKARTA
Oleh karena itu, yang mendesak untuk mengurangi polusi di Jakarta adalah migrasi ke angkutan umum, dan mengganti atau menggunakan bahan bakar yang berkualitas baik dan ramah lingkungan.
Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan transportasi umum yang baik, nyaman, murah, sehingga ketika terjadi migrasi dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum masal, akan menekan tingkat polusi di kota-kota besar, khususnya Jakarta.
Saat ini YLKI menganggap masyarakat sering salah kaprah, dengan membeli BBM yang lebih murah, tapi penghematannya tidak signifikan. Sedangkan dampaknya justru bisa lebih besar. Jadi masyarakat sebenarnya merugi, karena harus mengeluarkan biaya maintenance yang lebih tinggi.
Namun, di sisi lain ada fenomena kesadaran di kalangan generasi muda, bahwa BBM bersubsidi akan merusak mesin, mesin jebol sehingga mereka lebih memilih menggunakan BBM non subsidi yang kualitasnya lebih bagus.
BBM bersubsidi sendiri oleh YLKI punya dua dimensi yang harus diperhatikan, yakni adil secara ekonomi dan adil secara ekologis.
Jika merujuk pada undang-undang tentang energi, maka subsidi energi peruntukannya adalah untuk masyarakat tidak mampu. Jadi jika BBM bersubsidi mayoritas digunakan oleh pemilik kendaraan bermotor, maka ini bentuk ketidakadilan dari sisi ekonomi.
Dari sisi ekologis, BBM bersubsidi adalah bentuk ketidakadilan ekologis, sebab yang berhak atas subsidi energi adalah energi baru terbarukan, bukan energi fosil seperti BBM, apalagi BBM dengan kadar oktan yang rendah.
Untuk itu, YLKI menyarankan harus ada kebijakan berupa insentif dan disinsentif bagi warga. Sebagai contoh, bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, maka bisa dikenakan tarif parkir progresif dan lebih mahal. Hal ini sudah mulai diujicobakan di Jakarta. Daerah lain bisa menerapkan hal yang sama.
BACA JUGA:
