Kamboja dibangun oleh dua negara pada abad ke-3 Masehi, yaitu Funan dan Chenla. Kedua negara tersebut mempunyai hubungan erat dengan China dan India.
Kekuasaan kedua negara tersebut bertahan hingga abad ke-9, tergantikan kemudian dengan berdirinya Kerajaan Khmer dengan Ibu kota kerajaan yang terletak di Angkor, Provinsi Siem Reap.
Kerajaan Khmer didirikan oleh Jayawarman II 802 M.
Seorang pangeran yang pernah tinggal di keraton Wangsa Syailendra di Jawa Tengah. Keberadaannya di keraton apakah sebagai tawanan atau sedang menuntut ilmu atau keduanya tidak ada keterangan yang pasti.
Hubungan Kamboja dengan Indonesia.
Kedekatan historis Kamboja dan Indonesia dapat ditelusuri sejak abad ke-9 M, pada masa-masa awal kebangkitan Kerajaan Khmer. Kerajaan Khmer punya pengaruh besar terhadap kebudayaan Hindu di Nusantara.
Bukti-bukti kedekatan dapat dilacak melalui kuil Hindu berupa candi-candi yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Bangunan pemujaan Hindu yang ada jelas merujuk ke kawasan lembah Khmer.
Angkor Wat.
Pada pertengahan abad ke-12, Raja Suyawarman II membangun kuil yang merujuk pada kosmologi Hindu. Kuil yang dibangun selama 30 tahun ini pada awalnya bernama Preah Pisnulok atau Vishnuloka, kemudian berganti menjadi Angkor Wat, bahasa Sansekerta yang berarti “Kuil Kota”. Angkor Wat dipandang sebagai salah satu kejaiban dunia Kuil ini dikelilingi dinding terusan yang menyimbolkan lautan dan gunung yang mengelilingi dunia.
Mengapa sampai kini bangunan kuil yang agung ini masih dapat bertahan dan terpelihara baik dibandingkan dengan kuil lain di dataran Angkor? Karena kuil ini dialihfungsikan dari kuil Hindu menjadi Kuil Buddha.
Kuil tersebut terpelihara karena digunakan terus-menerus sejak abad ke-13. Di saat hampir bersamaan, kepercayaan di Nusantara juga berubah dari Hindu menjadi Buddha. Karena itu kita mengenal candi-candi di Jawa Tengah seperti Borobudur dan Prambanan sebagai Kuil Buddha.
Penaklukan.
Abad ke-15 Kerajaan Khmer ditaklukkan oleh Kerajaan Thai. Ibu kota kerajaan lalu dipindahkan ke Lovek, mendekati Penh, ibu kota Kamboja saat ini.
Khmer mengalami kemajuan di daerah baru tersebut karena Lovek merupakan bandar pelabuhan. Tetapi kejayaan itu tidak berlangsung lama karena pertahanan Khmer akhirnya dapat ditembus oleh Thai dan Vietnam yang menyebabkan hilangnya sebagian besar wilayah Khmer.
Selama 3 abad selanjutnya, Kerajaan Khmer dikuasai oleh Thai dan Vietnam secara bergantian.
Pada kurun waktu 1863–1953 kerajaan ini berada di bawah protektorat Perancis sebagai daerah koloni Indochina. Sempat pula diduduki Jepang pada tahun 1940-an. Prancis melepaskan kedaulatan atas Kamboja pada 7 November 1953.
Raja Norodom Sihanouk kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Kamboja pada 9 November 1953 Kamboja Menggunakan sistim pemerintahan monarki konstitusional.
Ideologi Nasional.
Pada masa pemerintahannya, Sihanouk menerapkan sistim demokrasi parlementer. Ia menciptakan Ideologi nasional yaitu Sosialisme Buddha.
Konflik muncul ketika Sihanouk menjalin hubungan dekat dengan negara-negara komunis seperti Vietnam dan China. Puncaknya, 1963 ketika Sihanouk menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat.
Kebijakan tersebut membuat kecewa golongan oposisi. Disisi lain, terjadi korupsi dan pemborosan keuangan negara sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi. Kisruh tersebut mendorong timbulnya pemberontakan dari Khmer Merah, Partai Komunis Kampuchea dibawah pimpinan Jenderal Lon Nol.
Perang Saudara
Perang Saudara di Kamboja berlangsung cukup lama, 8 tahun, sejak Maret 1967 hingga April 1975.
Lon Nol 1970 melakukan kudeta terhadap Norodom Sihanouk, kemudian mendirikan Republik Khmer, dengan dukungan Amerika Serikat. Lon Nol menjadi Presiden.
Pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat menimbulkan konflik baru.
Golongan Khmer Merah revolusioner pimpinan Pol Pot mengkudeta pemerintahan Lon Nol pada tahun 1975. Keberhasilan Pol Pot tersebut mengakhiri perang saudara.
~~
Pol Pot sebagai Perdana Menteri Kamboja, mendirikan negara Demokratik Kamboja yang bercorak otoriter militeristik. dan menerapkan ideologi Komunis Maois. Pol Pot melaksanakan pemerintahan secara otoriter dan ekstrim.
Genosida oleh Rezim Pol Pot. ?
Genosida adalah sebuah kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok manusia karena alasan ras, etnis, agama, atau bangsa, sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998
Pemusnahan warga yang dilakukan oleh rezim Pol Pot apakah termasuk genosida atau bukan menjadi perdebatan. Dan yang tidak kalah menarik adalah sanksi atas pemusnahan 1, 7 juta jiwa warga tersebut.
Rezim Khmer Merah memiliki visi menciptakan negara agraris bergaya komunis yang "murni" tanpa kelas.
Menurut Pol Pot, rakyat Kamboja telah dirusak oleh pengaruh luar, khususnya oleh Vietnam dan negara Barat.
Untuk menciptakan ras "murni" Kamboja, orang-orang yang telah terkena pengaruh luar atau membangkang terhadap rezim Khmer Merah, harus dimusnahkan.
Pol Pot kemudian mengisolasi negaranya dari komunitas global. Mata uang, harta pribadi, agama, semua dihapus dan dilarang oleh rezim Khmer Merah.
Pemusnahan warga di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot, berlangsung sejak April 1975 hingga Januari 1979. Dimulai dengan pembunuhan terhadap ribuan perwira militer dan pemindahan paksa penduduk ibu kota Phnom Penh, ke area pedesaan.
Mereka dipaksa pindah ke pedesaan dibawah todongan senjata untuk menjalankan program pertanian.
Ratusan ribu pekerja tersebut berakhir meninggal karena kerja paksa. Beban kerja yang terlalu berat, penyakit, kelaparan, hingga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para penjaga yang mengawasi area kamp.
Di samping itu, rezim Khmer Merah juga secara sengaja mengeksekusi ratusan ribu orang yang dianggap sebagai musuh negara. Umumnya adalah loyalis dari rezim sebelumnya, aktivis, etnis minoritas, hingga kelompok intelektual. Seperti dokter, pengacara, seniman, pengusaha dan guru.
Sedangkan kelompok minoritas yang menjadi sasaran adalah etnis Tionghoa, Vietnam, dan Muslim Cham.
Korban pemusnahan warga diperkirakan antara 1,7 juta hingga 3 juta orang.
Setelah hampir empat tahun berkuasa, terjadi krisis akibat kelaparan masal dan wabah penyakit malaria. Lalu muncul perlawanan dari aktivis revolusioner Heng Samrin dan Hun Sen.
Mereka membuat Front Bersatu Kampuchean untuk Keselamatan Nasional (FUNSK) yang mengorganisir perlawanan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam.
Invasi Vietnam
Dengan kekuatan 200.000 pasukan pada tanggal 7 Desember 1978 Vietnam melakukan invasi militer. Serangan tersebut berhasil menggulingkan Pol Pot dan pasukan Khmer Merah di Kamboja.
9 Januari 1979, Phnom Penh berhasil direbut, Pol Pot melarikan diri ke daerah terpencil tetapi tetap melakukan operasi gerilya.
Penarikan Pasukan Vietnam dari Kamboja.
ASEAN melalui para Menlunya 21 September 1983 mengeluarkan joint appeal sebagai upaya rekonsiliasi dengan penarikan Vietnam keluar dari Kamboja dalam batas waktu yang ditentukan.
Akhirnya pada 1991 ada penandatanganan Kesepakatan Paris sebagai suatu legal framework bagi penyelesaian konflik Kamboja. Perjanjian tersebut di tanda tangani oleh Norodom Sihanouk, FUNCINPEC, KPNLF dan RRK.
Perjanjian tersebut membentuk Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa Bangsa di Kamboja (OTPBBK) yang bertindak sebagai pemerintahan transisi Kamboja 1992-1993.
1993 Kamboja kembali menjadi monarki konstitusional.
Pada 1993 diadakan pemilihan umum yang di sponsor oleh PBB, Norodom Sihanouk diangkat kembali sebagai Raja Kamboja sekaligus sebagai Kepala Negara.
PBB kemudian membentuk United Nation Transitional Authority ( UNTAC) untuk memilih pemimpin dalam pemilihan umum 1993. Hasilnya dimenangkan oleh Pangeran Sihanouk Norodom Ranariddh pimpinan Partai Funcinpec putra Norodom Sihanouk.
Pangeran Sihanouk Norodom Ranariddh menjadi Perdana Menteri, Tetapi Keputusan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh oposisi Partai Rakyat Kamboja ( CPP) yang diketuai oleh Hun Sen.
Hun Sen kemudian mendeklarasikan diri menjadi Perdana Menteri Bersama dengan Norodom Ranariddh 2 Juli 1994 dan menjabat hingga 21 September 1993.
24 September 1993 hingga 6 Juli 1997 Hun Sen kembali menjadi Perdana Menteri Kedua dengan Norodom Ranariddh.
Pada 1997 Hun Sen kemudian melakukan kudeta berdarah menggulingkan Norodom Ranariddh kemudian mengusirnya keluar negeri.
Kamboja kemudian kembali dipimpin oleh dua Perdana Menteri. Ung Huot sebagai Perdana Menteri dan Hun Sen sebagai Perdana Menteri Kedua berlangsung dari 16 Juli 1997 hingga 30 November 1998. Setelah itu, Hun Sen terpilih menjadi Perdana Menteri dari 30 November 1998 hingga 22 Agustus 2023.
Raja Kamboja sekaligus Kepala Negara, Norodom Sihanouk turun tahta 2004 dan digantikan oleh putranya Pangeran Norodom Sihanomi.
Hun Sen kembali menang telak dalam pemilu 2023. Namun, Hun Sen membuat pernyataan bahwa dalam tiga hingga empat pekan setelah pemilu ia akan mengalihkan tampuk kekuasaan kepada putra sulungnya, Hun Manet (45) yang selama ini menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kamboja, menjadi penerus Hun Sen.
Keputusan tersebut menurutnya telah mendapat persetujuan dari Norodom Sihanomi sebagai Raja dan Kepala Negara. Hun Manet menjadi Perdana Menteri Sejak 22 Agustus 2023 hingga sekarang.
Sanksi atas Pemusnahan 1,7 juta jiwa warga.
Pol Pot yang dipandang sebagai diktator totaliter yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan, 15 April 1998 meninggal dunia, pada usia 70 tahun karena serangan jantung. Meninggal terbaring di tempat tidur di sebuah gubuk di pedalaman hutan Kamboja Barat, .
Pengadilan Khmer Merah yang didukung PBB mendakwa dua pemimpin rezim Pol Pot bersalah atas genosida, yaitu Nuon Chea, 92 tahun, adalah wakil Pol Pot, dan Khieu Samphan, 87 tahun, adalah kepala negara rezim Kamboja.
Mereka diadili karena menargetkan penghapusan dua etnis minoritas Muslim Cham dan etnis Vietnam, sehingga itu dikatagorikan sebagai genosida.
Pengadilan luar biasa ini sejak tahun 2006 telah menghabiskan biaya sebesar 300 juta dollar AS, tetapi hanya bisa memejahijaukan tiga mantan anggota Khmer Merah.
Para aktivis hak asasi manusia berpendapat, hal itu terjadi karena Perdana Menteri Hun Sen merupakan mantan anggota Khmer Merah yang kemudian bergabung dengan otoritas Kamboja.
Hun Sen mengatakan tidak akan melakukan pengusutan terhadap para mantan anggota organisasi tersebut karena khawatir akan mengakibatkan keresahan di masyarakat, yang berujung pada konflik horizontal.
Sebaliknya, publik menilai ini cara Hun Sen mencuci tangan agar namanya tidak terseret sebagai mantan anggota Khmer Merah dan kesalahannya di masa lalu.
Yang pasti, pemusnahan 1,7 juta jiwa warga Kamboja oleh pemimpin negaranya sendiri tinggal sejarah panjang Kamboja.
Bercermin dari sejarah panjang Kamboja.
Segenap komponen bangsa Indonesia harus memahami bahwa kemerdekaan RI bukan hadiah dari bangsa lain tetapi diperoleh melalui perjuangan panjang dengan pengorbanan nyawa dan darah para pejuang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah.
Bangsa Indonesia patut bersyukur kehadirat Ilahi, bahwa para pendiri negeri ini ketika memproklamirkan kemerdekaan RI terlebih dahulu membahas secara seksama landasan pengelolaan bangsa dan negara dan bentuk negara yang akan dibangun.
Para Pendiri Bangsa Menyepakati tujuan atau visi negara dan misi pemerintahan. Menyepakati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan kebhinekaan anak bangsa yang menyebar di ribuan pulau sebagai tekad yang terpatri pada lambang negara.
Kesepakatan bersama tentang nilai - nilai luhur bangsa yang terakumulasi di dalam rumusan Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.
Untuk Indonesia kedepan yang kita inginkan bersama, semoga pemimpin RI yang baru terpilih segera menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber legitimasi pengelolaan kekuasaan negara, kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. ***
BACA JUGA : Pogram Repelita dan Gotong Royong di Korea Selatan
